DosenBahasa.com

Pemberitaan flu burung yang bertubi-tubi secara nasional di berbagai media cetak telah memberikan kesan betapa serta dan besarnya masalah ini. Masyarakat secara luas diajak untuk khawatir dan takut dengan kasus flu burung ini. Akbatnya tidak hanya dirasakan masyarakat itu sendiri namun dunia peternakan yang dianggap sebagai pembawa wabah ini juga terbebani.

Kasus di Indonesia menunjukkan flu burung justru menimpa banyak orang umum dan bukan pekerja kandang. Hal tersebut kalau kita identifikasi lebih lanjut menjadi sebuah pertanyaan besar. Begitu mudahkah virus H5N1 berpindah ke manusia ataukah ada faktor-faktor lain dari kasus kematian manusia sedangkan flu burung hanya menjadi pendorong ke arah kematian?

Virus ini sebenarnya tidak menjadikan manusia sebagai habitat untuk hidup. Artinya tumbuh optimalnya pada ayam, itik, dan unggas yang lain. Untuk dapat berpindah ke manusia ini masih menjadi tanda tanya besar apakah melalui perantara atau langsung. Perlu diketahui bahwa virus ini perlu media pelekatan sehingga dia tidak mampu terbang melalui udara langsung masuk ke saluran pernapasan. Jadi kekhawatiran yang berlebihan tidak diperlukan selama masyarakat membiasakan membersihkan badannya setelah berhubungan dengan unggas dengan detergen.

Mengapa besar?

Kasus flu burung di negara-negara lain tidak menjadi besar sebagaimana di Indonesia. Ini menarik untuk menjadi bahan pengkajian dan perenungan apakah kebijakan pemerintah sudah benar dalam mengendalikan kasus flu burung atau sebaliknya. Dalam mengendalikan permasalahan ini sebenarnya ada dua permasalahan besar. Pertama adalah masalah teknis penanggulangan dan kedua adalah diplomasi.

Pada era sebelum SBY, walaupun sudah diketahui adanya kasus flu burung, pola penanganannya cenderung hanya dilakukan oleh departemen terkait. Keuntungan yang diperoleh adalah masalahnya tidak sampai muncul ke media secara meluas. Kerugiannya adalah dananya anagat terbatas, sehingga penyelesaiannya tidak tuntas.

Pada era pemerintahan SBY, presiden ditarik untuk ikut menyelesaikannya. Dengan naiknya kasus flu burung kepada RI1 maka mau tidak mau pemberitaan kasus flu burung menjadi berita yang besar. Sehingga setiap sakit flu disertai demam dan sesak selalu dihubungkan dengan flu burung walaupun belum positif terkena H5N1. Akibatnya masyarakat makin khawatir.

Padahal permasalahan di daerah tropis seperti Indonesia penyakit infeksi saluran pernapasan menduduki peringkat yang tinggi. Akibatnya yang menadi pendiagnosis adalah masyarakat umum dan media massa dengan menanyakan ke sana kemari. Karena belum pasti, akhirnya diberitakan sebagai suspect flu burung. Tentu hal tersebut tidak menyelesaikan masalah namun justru merugikan dalam pola penanggulangan dan pengendalian flu burung secara nasional.

Di samping kerugian tentu ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh misalkan kucuran dana dari dunia internasional sehingga menjadi pekerjaan besar dan proyek besar bagi instansi dan orang-orang tertentu. Dana yang besar juga bermanfaat untuk menanggulangi flu burung secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sayang, sampai saat ini masalah flu burung belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Diplomasi dan langkah teknis

Untuk itu ada dua pendekatan yang seharusnya dapat segera dilakukan pemerintah, yaitu satu sisi dengan diplomasi flu burung dan sisi yang lain penanggulangan teknis oleh departemen terkait. Langkah diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan harusnya SBY atau JK karena masalahnya sudah sedemikian membesar adalah segera memberikan informasi bahwa flu burung bukanlah masalah besar dan cara penularannya ke manusia tidak mudah.

Kasus kematian di dunia yang masih berkisar 150 masih sangat jauh disbanding kematian manusia karena HIV yang di Amerika saja mencapai 18.017 orang pada tahun 2003 dari 43.171 pasien HIV. SBY harus menyuarakan di forum internasional bahwa Indonesia mampu secara mandiri menanggulangi kasus flu burung. Indikasi yang terjadi dengan kasus flu burung diangkat ke dunia internasional agar “dikasihani”, menjadikan kasus tersebut betul-betul menakutkan dan mengkhawatirkan.
……

Akhir 2018 ditutup dengan laporan mengejutkan yang dirilis oleh Pemerintah Filipina dan WHO tentang merebaknya wabah campak di negara tersebut. Jumlah kasus mencapai 17.298 selama Januari-November 2018, yang merupakan kenaikan lebih dari 350% disbanding periode yang sama bulan sebelumnya. Awal tahun ini dilaporkan wabah meluas, mencakup tujuh wilayah di Filipina, termasuk Manila. Lima puluh tujuh kematian dilaporkan dari Lazaro Hospital, rumah sakit milik pemerintah di Manila. Pada tahun 2014 lalu Filipina sudah mengalami wabah campak meliputi 58.010 kasus dan 110 kematian.

Campak dan Bahayanya

Penyakit campak adalah infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Sebelum imunisasi campak digalakkan, campak adalah salah satu penyakit endemic yang menyebabkan kematian terbanyak setiap tahunnya. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak-anak, meski bisa juga terjadi pada orang dewasa yang belum pernah terkena di masa anak-anak. Penyakt ini disebabkan oleh virus dalam keluarga Paramyxovirus yang biasanya ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau lewat udara. Virus menginfeksi saluran pernapasan dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh.

Gejala spesifik dari penyakit ini adalah ruam kulit berwarna kemerahan yang muncul 7-14 hari setelah paparan dan dapat bertahan selama 4-10 hari. Pada anak-anak, penyakit ini bis menyebabkan komplikasi serius yang mematikan jika tidak ditangani dengan baik. Komplikasi tersering adalah muntaber. Yang mengkhawatirkan adalah komplikasi ke paru berupa radang paru-paru (pneumonia). Anak akan kesulitan bernapas dan sesak napas. Komplikasi fatal lainnya ensefalitis yaitu radang otak yang menyebabkan anak mengalami kejang-kejang dan mengalami penurunan kesadaran. Anak-anak juga dapat mengalami pendarahan dan trombositopenia, namun ini jarang terjadi.

Kembali ke kejadian wabah di Filipina, mengapa hal ini justru terjadi ketika banyak negara lain sudah endeklarasikan diri bebas campak? Pihak oposisi dan beberapa pakar kesehatan masyarakat menuduh program vaksinasi dengue dengan Dengvaxia yang dilakukan pemerintah pada 2016. Program ini meliputi vaksinasi 800.000 siswa SD tanpa skrining sebelumnya. Beberapa kasus infeksi dengue yang fatal dikaitkan dengan vaksinasi ini. Pada November 2017, pihak pembuat vaksin Sanofi mengumumkan bahwa bagi yang belum pernah terinfeksi dengue, pemberian vaksin bisa menyebabkan keparahan penyakit. Program vaksinasi dengue akhirnya ditunda, dan terdapat tuntutan kepada pembuat kebijakan dan Sanofi. Para ahli kesehatan masyarakat melihat ini sebagai preseden buruk yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi.

Vaksinasi tanpa Skrining Justru Beresiko

Dengue memiliki ciri menarik, yang dikenal sejaka lama, yaitu kasus-kasus bearat dengan pendarahan, hukanlah merupakan infeksi primer, melainkan hasil reaksi silang dengan virus yang berbeda serotipenya. Yang dimaksud serotype adalah perbedaan reaksi virus dengan antibody manusia dalam darah. Serotipe yang sudah dikenal meliputi empat macam, diebut DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Artinya, bila seorang anak baru pertama kali terinfeksi semisal dengan DEN-1, maka resiko untuk terjadinya perdarahan membesar. Dengvaxia dalam hal ini mengandung semua serotype dengue.

Pada orang yang sudah terinfeksi (seropositive), pemberian vaksin ini akan memberikan proteksi terjadinya infeksi sekunder dengan gejala yang berat. Namun, pada orang yang belum pernah terinfeksi (serobegatif), kemungkinan bisa memperberat infeksi sekundernya. Pada daerah endemis, di mana seropositive bisa lebih dari 90% seperti Filipina, vaksin ini dalam perspektif populasi masih memberikan keuntungan, menurunkan angka rawat inap dan kematian. Filipina memiliki beberapa kasus fatal yang dicurigai terkait dengan pemberian vaksin ini pada anak seronegatif. WHO sekarang menganjurkan pemberian vaksin ini hanya pada subjek yang diketahui sudah pernah menderita infeksi dengue sebelumnya (dengan skrining serologis).

Kasus Dengvaxia menurunkan kepercayaan masyarakat Filipina terhadap program vaksinasi. Studi yang dilakukan oleh Led dari the London School o Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), mencatat penurunan dari 93% pada 2015 ke 32% pada 2018, untuk persetujuan dilakukan vaksinasi. Adapun untuk persepsi tentang keamanan vaksin penurunan terjadi lebih drastic dari 82% pada 2015 menjadi hanya 22% pada 2018. Dengan demikian bisa dipahami bila cakupan vaksinasi dasar di Filipina secara nasioanl pada 2017 hanya 70%.

Relevansi Pencegahan di Indonesia

Sebagai negara yang memiliki banyak kemiripan dengan Filipina, Indonesia perlu belajar banyak dari kasus di atas. Pertama, banyak wilayah Indonesia merupakan daerah endemis dengue, bahkan Jakarta dan beberapa kota besar hari-hari ini mengalami kenaikan kasus yang bermakna. Penggunaan vaksin untuk dengue memang belum diwacanakan, namun pengalaman Fililpina terkait dengan vaksin dengue ini merupakan pelajaran berherga. Jika dipertimbangkan untuk melakukan vaksinasi, maka skrining serologis harus menjadi prasyarat. Secara etika kemanusiaan, bagaimanapun, sebuah program proteksi tidak boleh menempatkan subyek (seronegatif) dalam resiko. Kehilangan dukungan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi fatal untuk tercapainya herd immunity.   

Kedua, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, sudah diguncang fatwa haram MUI tentang vaksin MR (untuk campak dan rubella), karena dianggap mengandung produk babi, pada 2018 lalu. Data menunjukkan cakupan vaksin rubella di Jawa hingga November 2018 hanya 68%, bahkan di Aceh dilaporkan hanya 8%. Cakupan vaksin aman di angka 90-95%, cakupan vaksinasi sebesar ini diperlukan untuk menciptakan herd immunity yakni lingkungan atau komunitas yang resisten terhadap suatu jenis penyakit umumnya karena vaksin. Adapun provinsi dengan cakupan vaksinasi mencapai 90% kemungkinan hanya 15 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Wabah campak terakhir yang dilaporkan terjadi di Indonesia ada di Kabupaten Asmat, Papua, akhir 2017 sampai 2018. Krisis tersebut melibatkan 71 anak meninggal dunia dan sedikitnya 800 orang dirawat di rumah sakit. Meskipun kondisi di Papua memang berbeda dengan keulitan geografis dan gizi buruk, dari perspektif kesehatan masyarakat, bila herd immunity tidak tercapai sesungguhnya kita sedang berada dalam resiko besar untuk terjadinya wabah.

Memenangkan kembali kepercayaan masyarakat ini menjadi hal yang urgen untuk dicapai. Kampanye tentang pentingnya vaksinasi atau akibat bila tidak divaksin, perlu dilakukan secara lebih kreatif. Isi kampanye dan kemasan penyampaian perlu dikonsultasikan kepada para ahli komunikasi supaya tepat sasaran dan efektif. Mempertimbangkan para orang tua/subjek dalam usia milenial dan penetrasi internet di Indonesia sudah lebih dari 50%, maka pelibatan para influencer mungkin perlu dipikirkan. Media massa (radio, Koran, televisi) perlu diminta menyediakan ruang publik untuk kampanye ini. Para pemimpin daerah (bupati/walikota) harus diminta untuk mengambil peran aktif melakukan koordinasi antardinas kesehatan, pendidikan, dan urusan agama untuk melakukan pendekatan kepada pimpinan sekolah, utamanya madrasah dan pesantren. Semoga semuanya belum terlambat.